Kata Dirut GBK masalah Keinginan PSSI Lapangan ABC Tidak Disewakan

Posted on

Jakarta – Direktur Penting PPK GBK, Winarto, memberi komentar masalah kemauan PSSI supaya lapangan ABC serta stadion Madya di GBK tidak disewakan pada publik. Apa tuturnya?
PSSI pernah memaparkan beberapa keinginan waktu memberikan laporan perubahan persiapan Piala Dunia U-20 2021. Mereka minta supaya lapangan ABC serta stadion Madya tidak untuk disewakan mulai Juli sampai acara pesta bola sejagat umur muda itu diawali.

Waktu itu, Menpora Zainudin Amali pilih menghargai keperluan PSSI. Ia akan menolong tetapi untuk putuskan dapat atau mungkin tidak disewakan, bukan pada wewenangnya dalam putuskan. Tetapi PPK GBK.

Namun PPK GBK telah dengar tetapi tidak dapat putuskan. Masalahnya belumlah ada mengajukan sah dari PSSI atau Kemenpora.

“Ya, kami belumlah ada apa-apa. Mereka belum mengontak kami. Kemungkinan ia contact Menpora. Tetapi Menpora belum mengontak kami. Ya, cuma statment-statment (keinginan) itu tidak ada apakah,” kata Winarto pada detikSport, Kamis (18/6/2020).

Menurut Winarto, kesempatan untuk meluluskan pemakaian lapangan ABC dengan stadion Madya untuk pelatnas tim nasional Indonesia terbuka. Namun ada ketentuan yang harus juga dipatuhi oleh sang peminjam.

 

 

“Ada ketentuannya. Ada tata kelolanya, ada ketentuan menterinya, ada tarifnya, serta itu diiringi semua. Tempo hari kan Asian Games saja bayar. Ya (berarti) pemerintah dengan pemerintah saja ikuti ketentuan. Kemendikbud saja gunakan Istana olahraga, mereka bayar,” tutur ia.

Seandainya kata, PSSI rupanya ingin memakai sarana pelatnas 0 rupiah. Itu pun tidak dapat hanya dapat dilaksanakan. Winarto menerangkan harus ada Surat Ketetapan (SK) dari Kemenpora.

“Iya benar (0 rupiah). Itu tetap berlaku tetapi harus tentukan dong mana pelatnasnya? Atletnya saja belumlah ada saat ini? Yang melatih siapa? Yang ingin dilatih siapa, harus jelas, serta itu belum dilaksanakan serta belumlah ada mengajukan dari PSSI,” ia menerangkan.

“Kami welcome ikuti ketentuan yang berlaku. Jika pelatnas itu sebagai wakil negara tentu Kemenpora kan memutuskan. Kita hormati. contoh pelatnas lainnya demikian,” tegas Winarto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *